Pemkab PPU Dorong Infrastruktur Pintu Gerbang IKN

Pemkab PPU Dorong Infrastruktur Pintu Gerbang IKN

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) semakin fokus mendorong pembangunan infrastruktur strategis, seiring status wilayahnya sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Upaya percepatan ini diwujudkan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Audiensi Bupati PPU, Mudyat Noor, dengan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Wida Nurfaida, menjadi momentum penting untuk menyampaikan berbagai kebutuhan prioritas pembangunan. Dalam pertemuan itu, Mudyat Noor menekankan urgensi penyelesaian infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di daerahnya.

Sebelumnya, Pemkab PPU telah menjalin koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Timur. Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kondisi riil di lapangan, memastikan setiap program memiliki dampak optimal dan tepat sasaran.

Baca Juga

15 Tempat Wisata di Sukabumi 2025 Terbaik yang Indah Untuk Dikunjungi

“Persoalan jalan ini sangat penting dan menjadi perhatian bersama. Banyak ruas jalan yang rusak atau sempit sehingga kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas, baik bagi masyarakat maupun pengguna jalan lainnya,” ujar Mudyat Noor, menekankan pentingnya perbaikan dan pelebaran jalan sebagai prioritas utama.

Selain perbaikan jalan utama, Mudyat Noor juga menyoroti perlunya pembangunan akses penghubung antarwilayah. Proyek Jembatan Sungai Riko, pengembangan jalur pertanian dan perkebunan, serta jalur alternatif menjadi prioritas karena saat ini PPU masih sangat bergantung pada satu jalur utama.

Tak hanya untuk mobilitas, Mudyat Noor juga memaparkan kebutuhan infrastruktur untuk sektor pertanian. Pembangunan embung, irigasi, hingga Bendung Lawe-Lawe disebutnya krusial untuk meningkatkan produktivitas pangan sekaligus memenuhi kebutuhan air baku masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Dukungan lintas kementerian juga dibutuhkan dalam pengelolaan lingkungan. Pemkab PPU mengusulkan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) sebagai antisipasi peningkatan volume sampah di masa depan, terutama dengan adanya kawasan IKN yang diprediksi akan meningkatkan aktivitas masyarakat dan industri di sekitar wilayah PPU.

“PPU adalah pintu gerbang IKN. Karena itu, pembangunan di wilayah ini harus selaras, tidak boleh tertinggal atau mengalami kesenjangan. Selain kesiapan sumber daya manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur juga menjadi peran utama,” tegas Mudyat Noor, menegaskan strategi pembangunan berkesinambungan.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Wida Nurfaida, menyambut positif usulan yang disampaikan Pemkab PPU. Ia memastikan kementerian akan menindaklanjuti masukan tersebut bersama unit teknis di tingkat balai wilayah, baik di bidang jalan maupun sumber daya air.

Wida juga menekankan pentingnya dokumen pendukung yang lengkap agar sinkronisasi program pembangunan daerah dengan program nasional bisa berjalan mulus. Hal ini dianggap penting agar program pembangunan di wilayah PPU sejalan dengan target nasional, khususnya terkait pengembangan IKN Nusantara.

“Sejumlah program yang disampaikan akan menjadi catatan bersama dan akan ditindaklanjuti bersama bidang teknis terkait, termasuk melibatkan Balai Jalan maupun Balai Sungai di Kalimantan Timur, agar program pembangunan berkelanjutan dapat terakselerasi,” ujarnya.

Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan kesiapan PPU sebagai pintu gerbang IKN. Percepatan pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar lain diprediksi akan meningkatkan konektivitas, memperkuat ekonomi lokal, dan menyiapkan wilayah ini menghadapi lonjakan aktivitas terkait IKN.

Mudyat Noor menegaskan, percepatan infrastruktur bukan hanya soal pembangunan fisik. Infrastruktur yang baik juga menjadi fondasi bagi pemerataan kesejahteraan, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Peningkatan kapasitas infrastruktur akan berdampak positif bagi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, serta kegiatan usaha lokal lainnya.

Pemkab PPU optimistis, dengan dukungan penuh dari Kementerian PUPR, semua program prioritas ini dapat berjalan sesuai target. Dukungan lintas sektor, mulai dari perencanaan hingga eksekusi, diyakini akan menghasilkan pembangunan berkelanjutan yang menghadirkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, sekaligus mempersiapkan PPU menghadapi peran strategisnya dalam pengembangan IKN Nusantara.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat ini menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari strategi nasional dalam menyiapkan PPU sebagai wilayah yang tangguh, mandiri, dan siap menjadi pintu gerbang IKN yang modern dan berdaya saing.