Mengenal Coretax, Sistem Pajak Senilai Rp 1,3 Triliun yang Sering Eror
JAKARTA - Sistem administrasi pajak terbaru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Coretax, telah menjadi bagian dari upaya besar pemerintah untuk mereformasi sistem perpajakan Indonesia. Namun, meskipun memiliki potensi untuk menyederhanakan proses administrasi pajak, Coretax belum sepenuhnya berjalan lancar. Sistem yang dicanangkan untuk memodernisasi layanan perpajakan ini malah menimbulkan banyak keluhan pengguna, termasuk sering terjadinya error pada saat proses penggunaan.
Coretax, yang merupakan sistem pajak berbasis online terintegrasi, mulai diterapkan secara bertahap sejak Januari 2025. Pemerintah memandang sistem ini sebagai solusi untuk menggantikan sistem perpajakan lama yang dianggap tidak efisien dan rumit. Sebelumnya, pelaporan pajak di Indonesia sering mengharuskan wajib pajak untuk menggunakan beberapa platform berbeda, seperti Web e-Faktur, Aplikasi e-Faktur, Web DJP, dan Web e-Nofa. Hal ini menciptakan kerumitan tersendiri bagi wajib pajak, khususnya perusahaan, yang harus melakukan serangkaian proses yang tidak hanya memakan waktu, tetapi juga rentan terhadap kesalahan.
Penerapan Coretax dan Dampaknya Bagi Pengguna
Baca Juga
Namun, meskipun Coretax diharapkan untuk menyederhanakan proses administrasi, sejumlah permasalahan teknis justru muncul. Banyak keluhan yang datang dari pengguna terkait dengan ketidakmampuan sistem untuk login, kegagalan dalam input data, serta transaksi yang tertunda. Salah satu keluhan utama adalah ketidakmampuan Coretax untuk mengenali data yang sudah diinput dalam sistem lama. Akibatnya, wajib pajak harus menginput ulang informasi mereka, yang tentu saja memperlambat proses pelaporan dan pembayaran pajak.
"Sebagian besar waktu kami dihabiskan untuk mengatasi masalah login dan data yang tidak terdeteksi. Bahkan, staf administrasi pajak kami harus lembur berhari-hari untuk mengatasi eror yang terjadi," ujar seorang pengguna yang enggan disebutkan namanya.
Meskipun demikian, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui adanya kendala teknis dalam penerapan Coretax dan tengah berupaya untuk memperbaikinya secara bertahap. Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan perbaikan pada 18 proses bisnis yang sebelumnya mengalami eror. "Ekspektasinya sebelum akhir Juli 2025, kami sudah selesai melakukan perbaikan," ujarnya dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Coretax: Solusi atau Sebuah Tantangan?
Coretax sendiri bukanlah sekadar aplikasi baru dalam dunia perpajakan Indonesia. Sistem yang juga dikenal dengan nama Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) ini merupakan bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu portal aplikasi tunggal. Sebelumnya, wajib pajak harus mengakses berbagai aplikasi terpisah untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Reg.
Dengan Coretax, seluruh fungsi perpajakan dapat diakses melalui satu aplikasi saja. Namun, seperti yang sudah disampaikan oleh banyak pengguna, penerapan Coretax belum sepenuhnya mulus. Meski demikian, tujuan utama dari Coretax adalah menyederhanakan alur administrasi pajak yang selama ini dianggap rumit. Selain itu, dengan sistem ini, wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan perpajakan tanpa perlu keluar dari satu aplikasi.
Inovasi Lain yang Ditawarkan Coretax
Salah satu inovasi yang ditawarkan Coretax adalah integrasi antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sejak Juli 2024, NPWP untuk orang pribadi menggunakan NIK yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi pajak, karena sebelumnya wajib pajak harus mengingat dua nomor berbeda untuk keperluan administratif.
Selain itu, Coretax juga menghapuskan penggunaan EFIN (Electronic Filing Identification Number) yang selama ini digunakan untuk mengatasi masalah lupa kata sandi pada akun DJP Online. Dengan Coretax, pengguna cukup menggunakan nomor NPWP dan alamat email terdaftar untuk mereset kata sandi, yang dinilai jauh lebih praktis.
Dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Coretax juga menawarkan penyederhanaan dengan menggabungkan semua jenis SPT dalam satu format yang sama. SPT untuk badan usaha juga dipermudah dengan adanya fitur pengisian otomatis (pre-populated) yang mengambil data faktur dan bukti potong pajak yang sudah pernah dilaporkan sebelumnya. Hal ini tentunya akan menghemat waktu dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pelaporan pajak.
Fitur Pembayaran Pajak yang Lebih Mudah
Fitur utama lain yang menjadi andalan Coretax adalah metode pembayaran pajak yang lebih mudah dan efisien. Pengguna kini dapat melunasi tagihan pajak langsung melalui fitur deposit pajak yang tersedia dalam aplikasi. Fitur ini memungkinkan wajib pajak untuk menyimpan saldo pajak yang dapat digunakan untuk membayar tagihan pajak di masa depan. Selain itu, tagihan pajak yang belum dibayar juga akan tertera dalam aplikasi, membantu wajib pajak untuk menghindari keterlambatan pembayaran.
Sistem manajemen akun yang ada dalam Coretax memungkinkan wajib pajak untuk melihat riwayat transaksi pembayaran pajak serta kewajiban pajak yang masih harus dibayar. Hal ini tentu memberikan transparansi lebih bagi wajib pajak, mempermudah mereka dalam memantau status administrasi pajak mereka.
Perbaikan dan Proyeksi Ke Depan
Meski sejumlah masalah teknis masih menjadi hambatan, Coretax diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang, terutama dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. DJP menargetkan bahwa seluruh perbaikan, termasuk perbaikan bug dan peningkatan kapasitas infrastruktur, akan rampung pada akhir Juli 2025. Selain itu, proses migrasi data dari sistem lama ke Coretax juga diperkirakan akan selesai pada Desember 2025, memastikan bahwa seluruh elemen data pajak dapat terintegrasi dengan baik di sistem baru ini.
Meskipun tantangan yang dihadapi DJP cukup besar, implementasi Coretax ini merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan yang lebih luas. Jika berhasil, Coretax berpotensi untuk mengubah lanskap perpajakan di Indonesia, menyederhanakan alur administrasi, dan meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam pemungutan pajak.
Dukungan Masyarakat dan Edukasi Coretax
Untuk memastikan masyarakat dapat memahami penggunaan Coretax dengan baik, DJP telah meluncurkan program edukasi yang telah berlangsung sejak Agustus 2024. Program ini ditargetkan untuk menjangkau lebih dari 81.000 wajib pajak di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang jauh dari kantor pajak. Edukasi ini bertujuan agar wajib pajak dapat memahami berbagai fitur baru yang ada dalam Coretax dan memanfaatkannya dengan maksimal.
"Proses edukasi ini sangat penting agar masyarakat dapat memahami dan mengadopsi sistem baru ini dengan baik," jelas Suryo Utomo. Program ini juga mencakup simulasi penggunaan aplikasi Coretax yang dapat diakses secara mandiri melalui DJP Online.
Dengan berbagai pembaruan yang ditawarkan oleh Coretax, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja penerimaan pajak di Indonesia. Namun, kesuksesan penerapan Coretax tentu membutuhkan waktu dan dukungan penuh dari seluruh pihak terkait.
Rekomendasi
.jpg)
Berita Lainnya
