APBD Banten 2027 Diproyeksikan Turun Jadi Rp 9,51 Triliun, Gubernur Andra Soni Minta Jajaran Cari PAD Kreatif
SERANG — Rencana pendapatan daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 itu masih menyisakan ruang surplus. Belanja daerah dianggarkan Rp 9,49 triliun lebih, sehingga terdapat surplus sekitar Rp 13,39 miliar.
Angka ini turun dibandingkan APBD tahun sebelumnya yang mencapai Rp 10,27 triliun. Gubernur Banten Andra Soni menyebut kondisi fiskal yang mengetat ini harus disikapi dengan optimisme dan kerja keras.
Efisiensi dan Sumber PAD Baru Jadi Kunci
Andra Soni menegaskan penurunan TKD dari pusat tidak boleh membuat program pelayanan publik mandek. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memicu efisiensi dan kreativitas dalam mengelola anggaran.
"Memicu efisiensi dan kreativitas daerah, mendorong daerah untuk lebih efisien dalam mengelola anggaran serta mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kreatif dan inovatif," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (19/8/2026).
Langkah ini dinilai penting mengingat ketergantungan APBD Banten terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi. Dengan tambahan PAD, ruang fiskal untuk membiayai pembangunan bisa lebih longgar.
Belanja Wajib Tepat Sasaran
Selain menggenjot pendapatan, Gubernur juga menginstruksikan optimalisasi belanja agar tidak ada anggaran yang bocor atau tidak terserap. Fokus pembelanjaan harus diarahkan ke program prioritas yang dampaknya langsung dirasakan warga Banten.
"Mengoptimalkan belanja agar lebih tepat sasaran. Memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat," kata Andra.
Ia berharap dengan pengelolaan yang cermat, APBD 2027 tetap mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Andra pun mengajak DPRD Banten untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi jalannya pembangunan agar sesuai target.
"Semoga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, mari bersama-sama mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten," pungkasnya.