Prabowo Minta Tindak Tegas Korporasi Pembakar Lahan di Riau, Data Koordinat Hotspot Jadi Kunci Penegakan Hukum

PEKANBARU — Pemerintah menegaskan komitmennya menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi. Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin (24/2/2026).

Kepada jajaran aparat, Prabowo meminta penguatan edukasi hingga tingkat desa agar masyarakat memahami risiko dan konsekuensi hukum dari praktik membakar lahan. Bagi warga yang membutuhkan lahan pertanian, pemerintah membuka jalur pengajuan melalui pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten.

Jalur Alternatif Pembukaan Lahan Tanpa Api

Pembukaan lahan secara terorganisasi tanpa membakar menjadi opsi yang ditawarkan pemerintah. Dalam prosesnya, TNI dan Polri diminta mendampingi pemerintah daerah serta kelompok tani.

Skema pembiayaan pun disiapkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan koperasi. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat tidak terjebak pada praktik lama yang merusak lingkungan.

Ancaman Tegas bagi Korporasi: Izin Siap Dicabut

Peringatan jauh lebih keras ditujukan kepada perusahaan. Prabowo meminta kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen menyelidiki setiap indikasi perusahaan yang memerintahkan atau terlibat dalam pembakaran lahan.

"Jika keterlibatan tersebut ditemukan, pemerintah siap mencabut seluruh izin korporasi terkait sekaligus melakukan penegakan hukum," tegas Presiden dalam rapat tersebut.

Koordinat Hotspot: Titik Awal Penyelidikan yang Krusial

Di era teknologi saat ini, mencari lokasi kebakaran bukan perkara sulit. Setiap titik panas atau hotspot dapat dipetakan berdasarkan koordinat, kemudian dicocokkan dengan peta wilayah administrasi, kawasan konsesi, maupun perizinan perusahaan.

Ketika ditemukan lahan terbakar, pertanyaan kuncinya sederhana: koordinatnya di mana? Dari titik tersebut, aparat dapat menelusuri apakah lokasi berada di wilayah masyarakat, kawasan perkebunan, kawasan hutan, atau konsesi perusahaan tertentu.

Data koordinat juga berfungsi membedakan lahan yang sengaja dibakar untuk pembukaan lahan dengan kebakaran akibat faktor lain. Meski keberadaan hotspot di area perusahaan tidak otomatis membuktikan perusahaan sebagai pelaku, lokasi itu menjadi pintu awal penyelidikan.

Menagih Transparansi Data di Lapangan

Jika pemerintah serius menindak korporasi, data lokasi dan koordinat seharusnya menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum. Jangan sampai pemerintah hanya menyebut adanya hotspot tanpa menjelaskan lokasi titik, status lahan, serta siapa pemilik atau penguasa kawasan.

Sebuah titik di peta dapat membuka informasi besar: wilayah administratif, karakter kawasan, status penggunaan lahan, hingga keterkaitan dengan izin usaha. Jika kebakaran berada di kawasan konsesi, langkah berikutnya menelusuri pemegang izin dan memastikan pengawasan di lapangan.

Apakah kebakaran terjadi karena kelalaian? Apakah ada aktivitas pembukaan lahan? Apakah perusahaan memiliki sistem pencegahan memadai? Semua pertanyaan itu butuh data dan penyelidikan, bukan sekadar dugaan.

Deteksi Dini dan Respons Cepat Cegah Api Meluas

Presiden juga meminta penanganan bergerak sebelum hotspot berkembang menjadi kobaran api besar. Petugas diperintahkan segera mendatangi titik panas, melakukan tindakan dini, serta menyiapkan sumber air seperti sumur bor.

Pendekatan ini menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak cukup dilakukan setelah api membesar. Deteksi dini harus diikuti respons cepat. Semakin cepat sebuah titik panas diperiksa, semakin besar peluang kebakaran dihentikan sebelum meluas.

Teknologi pemetaan digital dan sistem informasi geografis telah memungkinkan aparat mempersempit ruang penyelidikan. Setelah perintah Presiden keluar, tahap berikutnya adalah memastikan data di lapangan terbuka dan dapat ditindaklanjuti. Sebab dalam penanganan karhutla, pernyataan bahwa ada kebakaran saja tidak cukup—yang dibutuhkan adalah di mana kebakarannya, siapa yang menguasai lahannya, bagaimana api bermula, dan siapa yang harus bertanggung jawab.